Header Ads

Aksi Bela Islam

Ruhut Sitompul: Penangkapan LHI Bukan Pengalihan Isu


Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul berpendapat bahwa penetapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq (LHI) sebagai tersangka bukanlah skenario pengalihan isu.

Ruhut percaya KPK tidak sembarangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurutnya, KPK tentu memiliki dua alat bukti kuat untuk menjerat Luthfi.

“Kita Hormati KPK. Di depan hukum semua sama. Saya Percaya KPK tidak tebang pilih,” ujar Ruhut di kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Kamis (31/1).

Seperti diketahui, Rabu (30/1) kemarin Jakarta Post memuat hasil investigasi Hand David mengenai dugaan manipulasi pajak keluarga SBY. Harian nasional berbahasa Inggris itu menyebutkan, dalam dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) SBY dan kedua anaknya yang berhasil didapatkan, tidak menyebutkan detail sejumlah penghasilan mereka yang didapatkan sepanjang tahun 2011.

Direktur Hukum dan Advokasi Masyarakat Visi Indonesia Akbar Kiahaly mengatakan bahwa isu LHI diberitakan sangat besar sehingga kasus manipulasi pajak itu tergusur begitu saja.

"Pemberitaan begitu sangat besar sehingga menggusur kasus besar lain yang tidak kalah menghebohkan, yaitu dugaan skandal pajak keluarga Cikeas (Presiden SBY, Agus Harimurti dan Edhie Baskoro)," kata Akbar Kiahaly kepada Rakyat Merdeka Online.

Ia juga berharap, KPK tidak takut ancaman jika menangani kasus penguasa.

"KPK jangan pernah ragu dan takut akan ancaman yang sering muncul apabila KPK menangani kasus yang melibatkan orang yang berkuasa," tegasnya.
Dugaan manipulasi pajak tenggelam oleh berita penetapan status tersangka LHI

Senada dengan Akbar, pengamat politik Prof Tjipta Lesmana menyebutkan adanya dugaan penetapan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK sebagai pengalihan kasus-kasus besar seperti dugaan manipulasi pajak keluarga Presiden SBY, Century maupun petisi pemakzulan Wakil Presiden Boediono.

“Sebelum penetapan tersangka, ada kasus dugaan manipulasi pajak keluarga Presiden SBY yang dimuat The Jakarta Post, tiba-tiba Presiden PKS menjadi tersangka, ini bisa menguburkan kasus pajak tersebut,” ungkap Tjipta di TvOne, Kamis (31/1). [JJ/Rpb/Rmol/Slm/bsb]

14 comments:

  1. Ha ha. Poltak, justru karna mulut elo gue jd tahu

    ReplyDelete
  2. Klu itu betul, sungguh terlalu,,,

    ReplyDelete
  3. PENGALIHAN ISU BYR SI ANAS KETUM DEMOKRAT TIDAK DI SIDIK LAGI.. YAKAN PAK POLTAK?

    ReplyDelete
  4. PKS....Maju terus......manusia yg berhati bersih tahu yg sebenarnya, dari ketidakadilan kpk......saat ini...

    ReplyDelete
  5. ruhut kok di percaya , meragukann

    ReplyDelete
  6. cepat atau lambat, kebenaran itu pasti akan terungkap,, Allahu sami'ul 'Aliim...

    ReplyDelete
  7. Kang ruhut kalo bicara biar gk lucu jd lucu hehe,. Edehh keceplosan

    ReplyDelete
  8. Direktur Hukum dan Advokasi Masyarakat Visi Indonesia Akbar Kiahaly mengatakan bahwa isu LHI diberitakan sangat besar sehingga kasus manipulasi pajak keluarga SBY, tergusur begitu saja. n KETUM Demokrat Anas tidak disidik lagi...

    ReplyDelete
  9. Fokus aja advokasi LHI. Bukan sebar isu ttg pajak istana atau apalah. 2 alat bukti nih, terima dan hadapi

    ReplyDelete
  10. oo ternyata cara kerja KPK gitu ya..

    ReplyDelete
  11. Eva Wahyudianto gak jelas laki atau perempuan nya sama gak jelasnya dg ahmad fathonah, duluan FAKTA penggelapan pajak kelg istana, baru dialihkan ISU penyuapan, pahami kronologis kejadian secara logis, jangan asal komen

    ReplyDelete
  12. ruhut besar omong

    ReplyDelete
  13. gak heranlah...setiap ada kasus besar yang menghantam petinggi negeri ini pasti ada masalah baru yang lebih heboh...dan biasanya yang lebih heboh itu gak jelas akhir permasalahannya...klw emang KPK benar ungkapkan buktinya di masyarakat dan SBY harus bisa jadi tauladan dengan berani klerifikasi masalah pengemplangan pajak keluarganya...

    ReplyDelete
  14. KPK buktikan kalo emang lembaga Independen,, Mr Samad keluarkan taringmu,, coba dong dislidiki,, itu data@ sudah jelas,, hayoo hayooo ... H2C yahh

    ReplyDelete

Powered by Blogger.