Ruhut Sitompul: Penangkapan LHI Bukan Pengalihan Isu


Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul berpendapat bahwa penetapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq (LHI) sebagai tersangka bukanlah skenario pengalihan isu.

Ruhut percaya KPK tidak sembarangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurutnya, KPK tentu memiliki dua alat bukti kuat untuk menjerat Luthfi.

“Kita Hormati KPK. Di depan hukum semua sama. Saya Percaya KPK tidak tebang pilih,” ujar Ruhut di kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Kamis (31/1).

Seperti diketahui, Rabu (30/1) kemarin Jakarta Post memuat hasil investigasi Hand David mengenai dugaan manipulasi pajak keluarga SBY. Harian nasional berbahasa Inggris itu menyebutkan, dalam dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) SBY dan kedua anaknya yang berhasil didapatkan, tidak menyebutkan detail sejumlah penghasilan mereka yang didapatkan sepanjang tahun 2011.

Direktur Hukum dan Advokasi Masyarakat Visi Indonesia Akbar Kiahaly mengatakan bahwa isu LHI diberitakan sangat besar sehingga kasus manipulasi pajak itu tergusur begitu saja.

"Pemberitaan begitu sangat besar sehingga menggusur kasus besar lain yang tidak kalah menghebohkan, yaitu dugaan skandal pajak keluarga Cikeas (Presiden SBY, Agus Harimurti dan Edhie Baskoro)," kata Akbar Kiahaly kepada Rakyat Merdeka Online.

Ia juga berharap, KPK tidak takut ancaman jika menangani kasus penguasa.

"KPK jangan pernah ragu dan takut akan ancaman yang sering muncul apabila KPK menangani kasus yang melibatkan orang yang berkuasa," tegasnya.
Dugaan manipulasi pajak tenggelam oleh berita penetapan status tersangka LHI

Senada dengan Akbar, pengamat politik Prof Tjipta Lesmana menyebutkan adanya dugaan penetapan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK sebagai pengalihan kasus-kasus besar seperti dugaan manipulasi pajak keluarga Presiden SBY, Century maupun petisi pemakzulan Wakil Presiden Boediono.

“Sebelum penetapan tersangka, ada kasus dugaan manipulasi pajak keluarga Presiden SBY yang dimuat The Jakarta Post, tiba-tiba Presiden PKS menjadi tersangka, ini bisa menguburkan kasus pajak tersebut,” ungkap Tjipta di TvOne, Kamis (31/1). [JJ/Rpb/Rmol/Slm/bsb]
Powered by Blogger.