Header Ads

Aksi Bela Islam

Gara-gara DPR Kecolongan Anggaran Lapindo, BBM Tak Jadi Naik?

APBN-P 2013 yang disyahkan melalui voting sidang paripurna DPR RI, Senin (17/6) malam, tersangkut masalah. Pasalnya, di dalam APBN-P itu pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 155 miliar untuk membantu korban lumpur Lapindo.

Banyak anggota DPR merasa kecolongan pasal 9 ayat 1 itu, termasuk Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

"Saya ingin jawab ini secara jujur. Sebagai pimpinan saya baru mengetahui hal ini di forum lobi," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6) seperti dikutip Tribunnews.

Pramono bahkan bersumpah dirinya tidak mengetahui mengenai anggaran tersebut sebelumnya. "Sebelumnya enggak tahu sama sekali. Kalau perlu sumpah tuhan saya berani," tandasnya.

Pengalokasian anggaran untuk Lapindo yang disinyalir menjadi "mahar" untuk Partai Golkar supaya menyetujui pengesahan APBN-P 2013 itu memicu polemik. Sebagian masyarakat pun berencana mengajukan uji materi atas UU APBNP 2013 itu.

"Kita persilakan saja masyarakat, pasti kita mendukung bila diujimaterikan," kata Wakil Ketua DPR RI Sohibul di Jakarta, Rabu (19/6).

Hingga berita ini dimuat, belum ada kepastian kapan pemerintah menaikkan harga BBM meskipun DPR telah menyetujui UU APBN-P 2013. Lalu, jika pengajuan uji materi RUU APBN-P 2013 gara-gara pasal anggaran lapindo itu disetujui Mahkamah Konstitusi, kenaikan harga BBM pun terancam batal. [JJ/Trb/bsb]

No comments

Powered by Blogger.