Bukan isapan jempol bahwa kekuatan ekonomi yang digerakkan negara dan swasta belum mampu menghadirkan dunia yang mensejahterakan. Adalah ...
Bukan isapan jempol bahwa kekuatan ekonomi yang digerakkan negara dan swasta belum mampu menghadirkan dunia yang mensejahterakan. Adalah sunatullah tentang adanya kaya dan miskin. Tetapi, semakin lebarnya jurang antara kaya dan miskin menghadirkan tanda tanya besar.
Di satu sisi, statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinyatakan sebagai terbaik ketiga setelah Cina dan India memang harus diakui. Toh, perhitungan memang dilakukan dengan metode yang dibenarkan. Faktanya pun, khususnya di kota besar, representasi atas semakin majunya Indonesia bisa dilihat.
Lihat saja Jakarta, kemacetan sudah hal yang biasa. Mayoritas mobil pribadi adalah keluaran tahun terbaru. Mobil pribadi berharga ratusan juta rupiah pun lebih sering terlihat daripada bus kota yang melintas. Berbagai media luar ruang menawarkan investasi rumah mewah, apartemen dan kondotel. Belum lagi, menjamurnya pusat perbelanjaan di seluruh penjuru ibukota.
Namun sepertinya, apa yang dilihat kasat mata ini hanyalah milik sebagian orang saja. Sebagian besar lain masih berjuang dalam memenuhi penghidupan dasar. Para buruh masih berdemo demi peraturan atas hak kebutuhan hidup layak. Para pedagang kaki lima masih berkejaran dengan aparat demi penghasilan puluhan ribu sehari.
Rumah sakit masih banyak yang membuat pasien kurang mampu bergeming karena biaya yang tak terjangkau. Pendidikan belum milik semua, terlebih untuk jenjang perguruan tinggi. Kenyamanan transportasi publik masih jauh panggang dari api.
Dua sisi fenomena tadi menarik untuk diamati. Mengingat, fenomena pertama adalah sebuah simbol nyata betapa ekonomi konsumtif dalam bingkai kapitalisme sudah sangat kuat. Pihak swasta dengan kekuatan jaringan dan pemasaran telah membangun keberhasilan dalam memuaskan para pemegang saham.
Dan fenomena kedua, adalah simbol atas masih lemahnya kemampuan birokrasi dalam memberikan layanan publik yang handal. Meski operasional birokrasi dibiayai APBN atau APBD yang notabene dibayar publik, harap maklum soal kualitas layanan. Silahkan hubungi aparat secara personal jika berharap pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah dan pastinya lebih mahal.
Sektor Ekonomi Kepahlawanan
Butuh momentum yang luar biasa untuk menggerakkan birokrasi menjadi berpihak penuh pada publik. Akan sulit pula mengajak pihak swasta bicara soal menyisihkan sebagian besar keuntungan untuk kepedulian sosial. Sehingga, adalah sebuah kenyataan bahwa publik membutuhkan solusi sebuah sektor ekonomi baru yang berkarakter kepahlawanan.
Kepahlawanan didasari oleh pengorbanan untuk kepentingan yang lebih besar. Nilai kepahlawanan berorientasi pada harkat dan martabat, kesejahteraan masyarakat luas, serta kemajuan pembangunan bangsa. Dengan demikian, ekonomi kepahlawanan kemudian adalah sektor yang mengabdi dan berkhidmat untuk keberlanjutan ekonomi yang lebih berkeadilan.
Ekonomi kepahlawanan tidak akan berpikir soal pembagian keuntungan dan kepentingan golongan. Melainkan, mereka akan berpikir bagaimana memperluas skala operasional usaha, menolong lebih banyak orang serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang bermartabat. Sektor ini akan dipenuhi oleh orang-orang sosial berjiwa bisnis yang berakhlak dan profesional.
Beragam lembaga amil zakat profesional, pemberdayaan masyarakat, dan mikro kredit yang muncul saat ini telah mengawali lahirnya sektor ekonomi kepahlawanan. Dengan bertumpu pada donasi publik, lembaga-lembaga ini membuat sebagian masyarakat dhuafa memperoleh layanan kesehatan cuma-cuma, pendidikan yang lebih berkualitas, keterampilan usaha serta penghidupan yang lebih baik.
Tantangan berikutnya bagi praktisi ekonomi kepahlawanan adalah keberanian memasuki sektor riil dan bersaing di pasar. Pembeda utama hanya akan terletak pada bagaimana keuntungan dibagikan. Sementara kehandalan sumber daya manusia, kualitas produk atau jasa, serta kemampuan pemasaran haruslah kompetitif.
Namun, sektor ekonomi kepahlawanan tidak akan muncul dengan optimal tanpa ketersediaan akses permodalan yang mumpuni. Dibutuhkan investor-investor malaikat yang juga memiliki karakter kepahlawanan. Imbal hasil atas investasi disepakati untuk dikonversi ke dalam pertumbuhan jumlah penerima manfaat, social multiplier effect, dan perluasan operasional usaha. Dalam hal ini, wakaf bisa menjadi satu sumber pendanaan terbaik.
Dengan potensi besarnya masyarakat Indonesia yang dermawan, sektor ekonomi kepahlawanan perlu mampu menggalang investasi yang massif. Adalah sebuah kebanggaan tersendiri ketika sektor ekonomi kepahlawanan mampu mengelola proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pembangkit listrik ataupun layanan transportasi massal. Penting juga untuk masuk ke dalam sektor yang kurang diminati perbankan seperti pertanian, peternakan dan perikanan.
Sekali lagi, ekonomi harus lah bergerak dengan berkelanjutan, mensejahterakan dan berkeadilan. Tanpa karakter kepahlawanan, prinsip tersebut akan sulit dipenuhi oleh para praktisinya. Mari dengungkan kembali slogan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Hanya kali ini, demi perekonomian yang membanggakan.[]
Penulis : Urip Budiarto
Direktur Tabung Wakaf Indonesia - Dompet Dhuafa
Di satu sisi, statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinyatakan sebagai terbaik ketiga setelah Cina dan India memang harus diakui. Toh, perhitungan memang dilakukan dengan metode yang dibenarkan. Faktanya pun, khususnya di kota besar, representasi atas semakin majunya Indonesia bisa dilihat.
Lihat saja Jakarta, kemacetan sudah hal yang biasa. Mayoritas mobil pribadi adalah keluaran tahun terbaru. Mobil pribadi berharga ratusan juta rupiah pun lebih sering terlihat daripada bus kota yang melintas. Berbagai media luar ruang menawarkan investasi rumah mewah, apartemen dan kondotel. Belum lagi, menjamurnya pusat perbelanjaan di seluruh penjuru ibukota.
Namun sepertinya, apa yang dilihat kasat mata ini hanyalah milik sebagian orang saja. Sebagian besar lain masih berjuang dalam memenuhi penghidupan dasar. Para buruh masih berdemo demi peraturan atas hak kebutuhan hidup layak. Para pedagang kaki lima masih berkejaran dengan aparat demi penghasilan puluhan ribu sehari.
Rumah sakit masih banyak yang membuat pasien kurang mampu bergeming karena biaya yang tak terjangkau. Pendidikan belum milik semua, terlebih untuk jenjang perguruan tinggi. Kenyamanan transportasi publik masih jauh panggang dari api.
Dua sisi fenomena tadi menarik untuk diamati. Mengingat, fenomena pertama adalah sebuah simbol nyata betapa ekonomi konsumtif dalam bingkai kapitalisme sudah sangat kuat. Pihak swasta dengan kekuatan jaringan dan pemasaran telah membangun keberhasilan dalam memuaskan para pemegang saham.
Dan fenomena kedua, adalah simbol atas masih lemahnya kemampuan birokrasi dalam memberikan layanan publik yang handal. Meski operasional birokrasi dibiayai APBN atau APBD yang notabene dibayar publik, harap maklum soal kualitas layanan. Silahkan hubungi aparat secara personal jika berharap pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah dan pastinya lebih mahal.
Sektor Ekonomi Kepahlawanan
Butuh momentum yang luar biasa untuk menggerakkan birokrasi menjadi berpihak penuh pada publik. Akan sulit pula mengajak pihak swasta bicara soal menyisihkan sebagian besar keuntungan untuk kepedulian sosial. Sehingga, adalah sebuah kenyataan bahwa publik membutuhkan solusi sebuah sektor ekonomi baru yang berkarakter kepahlawanan.
Kepahlawanan didasari oleh pengorbanan untuk kepentingan yang lebih besar. Nilai kepahlawanan berorientasi pada harkat dan martabat, kesejahteraan masyarakat luas, serta kemajuan pembangunan bangsa. Dengan demikian, ekonomi kepahlawanan kemudian adalah sektor yang mengabdi dan berkhidmat untuk keberlanjutan ekonomi yang lebih berkeadilan.
Ekonomi kepahlawanan tidak akan berpikir soal pembagian keuntungan dan kepentingan golongan. Melainkan, mereka akan berpikir bagaimana memperluas skala operasional usaha, menolong lebih banyak orang serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang bermartabat. Sektor ini akan dipenuhi oleh orang-orang sosial berjiwa bisnis yang berakhlak dan profesional.
Beragam lembaga amil zakat profesional, pemberdayaan masyarakat, dan mikro kredit yang muncul saat ini telah mengawali lahirnya sektor ekonomi kepahlawanan. Dengan bertumpu pada donasi publik, lembaga-lembaga ini membuat sebagian masyarakat dhuafa memperoleh layanan kesehatan cuma-cuma, pendidikan yang lebih berkualitas, keterampilan usaha serta penghidupan yang lebih baik.
Tantangan berikutnya bagi praktisi ekonomi kepahlawanan adalah keberanian memasuki sektor riil dan bersaing di pasar. Pembeda utama hanya akan terletak pada bagaimana keuntungan dibagikan. Sementara kehandalan sumber daya manusia, kualitas produk atau jasa, serta kemampuan pemasaran haruslah kompetitif.
Namun, sektor ekonomi kepahlawanan tidak akan muncul dengan optimal tanpa ketersediaan akses permodalan yang mumpuni. Dibutuhkan investor-investor malaikat yang juga memiliki karakter kepahlawanan. Imbal hasil atas investasi disepakati untuk dikonversi ke dalam pertumbuhan jumlah penerima manfaat, social multiplier effect, dan perluasan operasional usaha. Dalam hal ini, wakaf bisa menjadi satu sumber pendanaan terbaik.
Dengan potensi besarnya masyarakat Indonesia yang dermawan, sektor ekonomi kepahlawanan perlu mampu menggalang investasi yang massif. Adalah sebuah kebanggaan tersendiri ketika sektor ekonomi kepahlawanan mampu mengelola proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pembangkit listrik ataupun layanan transportasi massal. Penting juga untuk masuk ke dalam sektor yang kurang diminati perbankan seperti pertanian, peternakan dan perikanan.
Sekali lagi, ekonomi harus lah bergerak dengan berkelanjutan, mensejahterakan dan berkeadilan. Tanpa karakter kepahlawanan, prinsip tersebut akan sulit dipenuhi oleh para praktisinya. Mari dengungkan kembali slogan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Hanya kali ini, demi perekonomian yang membanggakan.[]
Penulis : Urip Budiarto
Direktur Tabung Wakaf Indonesia - Dompet Dhuafa
