Header Ads

Aksi Bela Islam

Telegram Rahasia Penarikan Kebijakan Jilbab Polwan Dinilai Mengecewakan

Polwan berjilbab - foto ROL
Terbitnya telegram rahasia (TR) tentang penarikan kebijakan polisi wanita (polwan) berjilbab disayangkan oleh komisi kepolisian nasional (Kompolnas). Bahkan, anggota Kompolnas mengungkapkan kekecewaan atas terbitnya telegram rahasia yang membuat polwan tertunda menutup auratnya itu.

Dikutip dari Republika Online, anggota Kompolnas Hamidah Abdurahman mengungkapkan, suka cita yang polwan Muslimah rasakan sudah menderu ketika Kapolri menginjinkan penggunaan jilbab beberapa pekan lalu. Sehingga, dengan isi TR yang justru berlawanan dengan pernyataan Kapolri ini malah akan membuat polwan kecewa.

“Ini jelas sangat mengecewakan, belum lama polwan muslimah bereuforia atas restu lisan yang diberikan oleh Kapolri, mereka malah harus menerima ini,” ujar Hamidah, Jumat (29/11).

Hamidah mengatakan, sebenarnya ia telah membaca gelagat akan adanya penerbitan TR ini yang justru tidak memberikan kebebasan kepada polwan untuk berjilbab seperti yang dikatakan oleh Kapolri.

Dia berujar, di pertemuan antara Kompolnas dengan petinggi Polri Senin (25/11) lalu, Inspketur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Imam Sudjarwo menyampaikan akan ada revisi terkait kebebasan jilbab bagi polwan.

Untuk sementara waktu, hingga Peraturan Kapolri (Perkap) yang baru keluar, polwan diminta untuk tidak dulu mengenakan jilbab. “Saya saat itu cukup kaget, karena kan pak Kapolri sebelumnya sudah mengatakan membolehkan, tapi kemudian malah dianulir, padahal sudah banyak polwan yang sekarang mulai berjilbab,” ujar wanita berkerudung ini.

Ia pun mendesak agar petinggi Mabes Polri segera merumuskan aturan yang jelas terkait penggunan jilbab bagi polwan. Dia percaya, Kapolri bisa menjaga konsistensi perkatannya dengan mengijinkan polwan berjilbab melalui TR yang lebih memberikan kelonggaran. Misalnya, dengan mengeluarkan TR yang menginstruksikan agar polwan mencontoh seragam jilbab para polisi muslimah di Polda Aceh.

“Tapi sekarang kenyataannya seperti ini, saya harap agar kawan-kawan polwan dapat bersabar, mudah-mudahan pak Kapolri tidak lama lagi mengeluarkan aturan yang jelas,” kata Hamidah.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie menjelaskan, praktik pengenaan jilbab oleh polisi wanita (polwan) yang berbeda di setiap daerah menimbulkan ketidakberaturan. Oleh karena itu, peraturan tersebut bakal ditunda hingga menunggu aturan yang jelas. Ia pun meminta masyarakat tidak mencurigai TR tersebut sebagai larangan berjilbab.

“Iya, sebetulnya bukan dilarang, namun mulai sekarang, lebih baik penggunaan jilbab nanti dulu ditunggu sampai ada aturan pasti dari pak Kapolri dan turunnya anggaran dari Komisi III,” kata Ronny, Jum’at (29/11).

Sebelumnya, sebuah Telegram Rahasia (TR) bertanggal 28 Nopember 2013 mengimbau kepada polwan untuk tidak terlebih dahulu berjilbab sebelum anggaran penyediaan hijab disediakan oleh parlemen. Selama aturan jilbab belum selesai dirumuskan, polwan diminta untuk tidak dulu menggunakan jilbab selama berdinas. TR ini sendiri ditandatangani oleh salahsatu pejabat Mabes Polri, Wakapolri Komjen Oegronseno. [AM/Rol/bersamadakwah]

10 comments:

  1. kenapa bgtu..
    dalam agama wanita hrus menutup aurat dari ujung kaki sampe dengan ujung rambut kcuali telapak tangan..
    polwan yang mngenai jilbab lbih baik daripd tdk ada jilbab
    itu btul2 polwan yang mengikut ajaran agama yang Allah printahkan

    ReplyDelete
  2. Ttp optimis bulan kan bersinar terang dan. Matahari esok tersenyum menatap kekuasaan Allah dengan kesungguhan perjuangan

    ReplyDelete
  3. Emang dosanya bisa di tunda

    ReplyDelete
  4. mana HAM yang selalu kalian bicarakan
    Memakai Hijab Bagi Polwan Muslimah adalah HAM
    dan melarangnya adalah pelanggaran Kasus HAM

    ReplyDelete
  5. sebenarnya siapa sih di belakang institusi polri sampai memutuskan berjilbab saja kok se repot ini...janagn2 bukan orang muslim..yang mengaturnya..

    ReplyDelete
  6. Astaghfirullahal azhim, kenapa kepolisian jadi plin plan begini ya...... semoga pihak berwenang segera menyikapi hal ini, karena menutup aurat adalah bagian utama dari hak asasi manusia

    ReplyDelete
  7. ntar yang ngelarang yang nanggung dosanya ya. jadi pemimpin kok gak konsisten





    ReplyDelete
  8. tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Alloh

    ReplyDelete
  9. pakai jilbab dulu, peraturan bisa menyusul kemudian, jangan di stop.

    ReplyDelete
  10. Kita Tentang Telegram Rahasia, karena tidak beridentitas ya, Aturan kok, ga jelas pake nama Telegram Rahasia (TR) di tandatangani pula oleh Wakil Kapolri, Terang aja, Wakil Kapolri, menentang Kebijakan Kaapolri Sutarman Waktu tu kan? betul tidak. pada hal mayoritas Anggota Polwan sendiri sangat setuju, begitu aspirasinya.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.