Header Ads

Aksi Bela Islam

Inilah Alasan Washington Post Sebut SBY Presiden Percaya Klenik

SBY, percaya klenik?
Harian The Washington Post, Rabu (22/1), menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia yang percaya terhadap klenik alias sihir.

Dalam tulisan berjudul 'Indonesia President Says He Believes in Witchcraft’, Washington Post mengambil kesimpulan itu dari buku SBY 'Selalu Ada Pilihan'.

Dalam buku yang baru diterbitkan itu, menurut Washington Post, SBY menggambarkan pertemuannya dengan ilmu hitam yang mirip dengan film horor, di kediamannya.

"Tiba-tiba, istri saya berteriak," tulis SBY di halaman 900, "Ada sesuatu yang tebal gelap melayang awan di bawah langit-langit, mencoba masuk ke kamar tidurku. Saya kemudian berdoa untuk meminta pertolongan Allah. Saya menutup pintu kamar saya dan membiarkan pintu di ruangan lain terbuka lebar. Awan bergulir akhirnya keluar dari rumah saya."

Tulisan Vishal Arora di kolom Religion itu juga menyindir umat Islam di Indonesia. Bahwa meskipun Islam mengharamkan sihir, pada praktiknya sihir tersebar luas di Indonesia.

"Banyak orang di Indonesia, termasuk pemimpin tertinggi, beralih ke peramal untuk berkonsultasi tentang karir mereka, kekayaan dan pernikahan," tulis Arora mengutip Endy Bayuni , editor senior di The Jakarta Post.

Diantara bukti lain bahwa SBY percaya klenik, menurut tulisan itu, SBY tidak mau menempati Istana Presiden di Jakarta yang dikenal angker. Lalu pada bulan September 2010 , Yudhoyono melewatkan pertemuan AS dan ASEAN yang diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York , sebagian karena "rumor sihir merajalela di istana," menurut kabel WikiLeaks.

Namun, tulisan itu juga menyebut bahwa SBY percaya pada sihir, tapi mungkin hanya sebagai ancaman. Buktinya pada tahun lalu Pemerintah mengusulkan amandemen KUHP, dengan menambahkan klausul yang menyatakan menggunakan ilmu hitam untuk menyebabkan "timbulnya penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang" adalah suatu pelanggaran dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. [AM/WashingtonPost/ROL/Bersamadakwah]

No comments

Powered by Blogger.