Header Ads

Aksi Bela Islam

PBNU Akan Ajukan Uji Materi Undang-Undang Jaminan Produk Halal ke MK

Setelah melalui perjalanan panjang hampir delapan tahun dalam dialog antara Panitia Kerja (Panja) Pemerintah dan Panja DPR RI, Rancangan Undang-Undangan Jaminan Produk Halal disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (25/9).

Atas pengesahan tersebut, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) akan mengajukan Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai tidak adanya banyak perubahan dalam UU Jaminan Produk Halal (UU JPH) tersebut.

Menanggapi ajuan Uji Materi ini, Ledia Hanifa Amalia selaku ketua Panja RUU JPH mengatakan, "Adalah hak warganegara untuk melakukan Judicial Review." Demikian rilis yang kami terima, Senin (29/9).

Pihaknya menghimbau agar semua pihak yang terkait UU JPH ini membaca kembali secara teliti. Dia memaparkan, di dalam UU JPH, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bukan satu-satunya organisasi yang berwenang sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pihak pemerintah dan swasta juga bisa membentuk LPH.

"Undang-Undang ini mengamanahkan dimungkinkannya terbentuk LPH pemerintah dan swasta," jelas Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. "LPH swasta dibentuk oleh organisasi keagamaan Islam (yang) berbadan hukum," imbuhnya menerangkan.

Di dalam UU JPH, MUI yang merupakan wadah bagi ulama, cendekiawan muslim dan ormas-ormas Islam memiliki kewenangan dalam pembuatan standar pemeriksaan, akreditasi LPH bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN). "MUI bersama Badan mengeluarkan, mensertifikasi auditor halal, menetapkan kehalalan atau ketidakhalalan produk dalam sidang komisi fatwa bersama berbagai elemen, termasuk di dalamnya NU," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu.

Terkait alasan lain yang mendorong PBNU mengajukan Uji Materi UU JPH ke MK, Prof Maksum Mahfudz yang merupakan Petinggi PBNU menjelaskan, “NU memiliki puluhan juta jamaah. Mereka itu ya konsumen, ya produsen. Mereka butuh pelayanan. Kalau NU dipersulit untuk melayani kepentingan jamaahnya dengan keharusan akreditasi dari MUI, ini persoalan besar," tuturnya sebagaimana diberitakan oleh Situs Resmi NU, Ahad (28/9).[bahagia/berbagai sumber]

No comments

Powered by Blogger.