Header Ads

Aksi Bela Islam

16 Miliar untuk Pelantikan Anggota DPR dan DPD RI

Sebanyak 560 anggota DPR RI dan 132 anggota DPD RI akan diambil sumpah jabatan dalam pelantikan yang akan dilakukan hari ini di gedung DPR dan MPR RI Senayan Jakarta. Mereka adalah angota dewan terpilih dalam Pemilu Legislatif April lalu.

Rencananya, pelantikan ini akan dipimpin oleh anggota legislatif (aleg) termuda dan tertua sebelum adanya pimpinan dewan sesuai mekanisme yang berlaku dalam undang-undang. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, aleg termuda adalah Ade Rizki Pratama yang baru akan berusia 26 tahun dari Partai Gerindra. Sedangkan aleg tertua adalah Popong Otje dari Partai Golkar yang usianya mendekati 76 tahun.

Guna mengantispasi gelombang demonstrasi bertepatan dengan pelantikan ini, Polda Jabar akan mengerahkan sekitar 10.000 personel untuk berjaga di 6 wilayah Jabar yang berbatasan langsung dengan Jakarta.

Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih sendiri akan memperoleh penghasilan 58 juta sampai 60 juta yang berasal dari gaji pokok sebesar 4,2 juta ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.

Dalam pelantikan ini, KPU RI selaku penyelenggara pemilu telah menyiapkan anggaran sebesar 16 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk uang paket meeting, tiket, taksi, representasi, dan uang harian, honor panitia dan Paspampres, anggaran rapat koordinasi, perlengkapan pelantikan, sewa bus, makanan dan snack, penggandaan dan penjilidan serta pengawalan jalan raya.

Aleg terpilih ini juga mendapatkan fasilitas hotel berbintang yang terbagi di tiga tempat, Hotel Gran Melia, The Sultan Hotel, dan Hotel Shangri-La. Mereka akan dijemput dengan bus besar dengan biaya sewa 630 juta.

Meski pihak KPU RI menyampaikan adanya efisiensi anggaran sebanyak 6 miliar, salah satu anggota Forum Transparansi Anggaran (Fitra) menilai bahwa anggaran tersebut tidak efisien.

Sebagai informasi, Indonesia Corruption Watch (ICW) pertengahan September lalu mencatat 49 nama aleg (DPRD dan DPR RI) terpilih yang tersangkut tindak pidana korupsi. Mereka berasal dari Partai Demokrat 13 kader, PDIP 12, Golkar 11, PKB 5, Gerindra 3, Hanura 3, PPP 2, Nasdem 1, PAN 1. Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang aleg terpilihnya belum tercatat tindak pidana korupsi berdasarkan rilis ICW tersebut. [bahagia/berbagai sumber]

No comments

Powered by Blogger.