Mantan Ketua MPR RI Amien Rais mengingatkan Jokowi dengan tegas terkait kasus Ahok. Menurutnya, beberapa tindakan Jokowi dinilai blunder. Salah besar. Salah total.
 |
| Presiden Republik Indonesia Joko Widodo |
Banyak pihak berdecak kagum menyaksikan Aksi Damai Bela Islam dan Bela Negara II di Jakarta pada Jum'at (4/11/16). Aksi yang dihadiri oleh jutaan kaum Muslimin dan warga Indonesia ini menuntut hukum berlaku adil kepada Ahok.
Salah satu pihak yang aktif bereaksi setelah aksi tersebut adalah Presiden Joko Widodo. Pria kelahiran Solo ini mendatangi markas Tentara Nasional Republik Indonesia, Brimob, Kopassus, PP Muhammadiyah, PBNU, bahkan mengundang pimpinan ormas dan para kiyai ke Istana Negara.
Terkait kunjungan ke berbagai markas kesatuan ini, Amien Rais menulis surat untuk mengingatkan Presiden Jokowi. Menurutnya, kunjungan dan pernyataan Jokowi yang bernada menunjukkan kekuatan itu bukan langkah yang tepat.
"Namun kalau demo menuntut penegakan hukum dan keadilan, secara tersirat Anda kategorikan bisa menjadi bahaya (emergency) yang harus dihadapi dengan senjata TNI kita, Anda, maaf, salah besar. Salah total," tulis Amien sebagaimana dimuat Republika, Jum'at (25/11/16).
Amien yang merupakan salah satu tokoh aktif dalam aksi damai 411 tersebut menegaskan, tuntutan para peserta aksi adalah persoalan hukum, agar Ahok ditindak adil. Aksi yang dimulai dari Masjid Istiqlal hingga Istana Negara ini tidak mengandung unsur politik.
Menurut Amien, TNI juga tidak akan patuh secara semena-mena. TNI hanya patuh pada bangsa, negara, dan pemerintah, bukan perorangan.
"TNI, dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marganya, Polri dengan Tribrata dan Catur Setyanya hanya setia pada bangsa, negara, dan pemerintah, " lanjut Amien.
Meski demikian, Amien mengingatkan bahwa TNI pun memiliki aturan yang jelas tentang kepatuhannya kepada pemerintah. TNI bukanlah alat kekuasaan yang bisa digunakan sewenang-wenang, apalagi menakut-nakuti rakyat.
"Namun loyalitas pada pemerintah ini tentu dengan catatan selama pemerintah masih konsisten dalam rel kepentingan bangsa dan negara. Bukan terseret pada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan aseng dan asing," pungkas Amien. [Om Pir/Tarbawia]
