Header Ads

Aksi Bela Islam

Hatta dan Anomali Demokrasi

Bung Hatta @Berdikari Online


Hatta dan Anomali Demokrasi
           
            Di republik ini, siapapun tahu bahwa Soekarno dan Hatta adalah founding fathers bangsa ini. Mereka berdua dikenal sebagai tokoh pahlawan. Kemerdekaan bangsa ini tak lepas dari peran besar mereka. Mulai dari diculik Sukarni dan kawan-kawan ke Rengasdengklok, menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda hingga membacakan dengan lantang proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur. Lalu keduanya diberi mandat memimpin negara. Hatta yang anak Bukittinggi itu didaulat menjadi Wakil Presiden pertama. Hubungan keduanyapun dapat disebut harmonis sehingga muncul istilah Dwitunggal. 

               Pada awalnya semua berjalan normal, meski dengan riak-riak sebagai sebuah negara-bangsa baru. Namun, perbedaan-perbedaan pandangan ini mencapai puncaknya pada 1 Desember 1956. Tepat 60 tahun yang lalu, Hatta resmi mundur dari jabatannya sebagai Wapres. Hal ini tentu menjadi sebuah preseden penting dalam sejarah politik nasional kita. Sikap tersebut dapat dimaknai sebagai akumulasi kekecewaan aktivis Jong Sumatranen Bond itu terhadap realitas praktik demokrasi di masa itu. Baginya, meskipun menjabat wapres, tetapi ia tak bisa melakukan apapun untuk memperbaiki kondisi politik, sementara ia sangat taat pada konstitusi yang memosisikan jabatan wapres sebagai 'simbol' belaka.

            Dalam catatan Mavis Rose, sedari awal Soekarno dan Hatta memang kerap berseberangan pendapat terutama soal konsep partai politik. Soekarno lebih suka dengan penggalangan kekuatan massa, sedang Hatta lebih cenderung pada kaderisasi dan pendidikan.

            Sementara John Ingleson dalam buku Jalan Ke Pengasingan menegaskan Hatta tak menerima pendirian Soekarno bahwa pertentangan antar partai harus disingkirkan. Sebaliknya Hatta justru optimis bahwa partai-partai akan menjadi kuat bila ada kontestasi gagasan dan program. Jauh sebelumnya dalam tulisannya di koran Daulat Ra’jat terbitan Perhimpunan Indonesia pada tahun 1932, ia menyebut bahwa yang diperlukan bukanlah persatuan organisasi secara formal, melainkan persatuan seluruh kaum nasionalis untuk mengusir penjajah. Dalam tulisan berjudul “Persatuan yang Dicari, Per-sate-an Jang Ada”, lulusan MULO tersebut menyindir tajam pikiran politik Soekarno, “Apa yang dikatakan persatuan sebenarnya tak lain dari persatean. Daging kerbau, daging sapi, dan daging kambing disate jadi satu. Persatuan segala golongan ini sama artinya dengan mengorbankan asas masing-masing.”
           
             Tanggalnya Dwitunggal

            Pertentangan kedua tokoh ini tak terbendung sampai ke titik kulminasinya pasca pencanangan Sistem Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno dimana ia berseru, “Mari kita kubur semua partai-partai.” Bagi Hatta, ini adalah kekeliruan. Tak tinggal diam, ia mengecam ide tersebut melalui serial tulisannya Demokrasi Kita di majalah Islam Pandji Masjarakat. Kritik pedas yang disampaikan seorang kawan dekat melalui media massa lantas dimaknai sebagai keretakan. Wartawan Mochtar Lubis menyebut Dwitunggal telah berubah menjadi Dwitanggal. Akan tetapi langkah pengunduran diri Hatta malah semakin memuluskan rencana Soekarno.

               Bayangan kelam otoriterianisme pun hadir di depan mata. Hatta khawatir arah politik bangsa ini menuju sistem diktator. Sementara daerah-daerah tetap meneriakkan tuntutan desentralisasi serta keadilan ekonomi, apalagi sebelumnya Sumatera dan Sulawesi bergolak dengan hadirnya PRRI/Permesta.  Selain itu, dengan kemampuan retorikanya yang mumpuni,
Soekarno mengobarkan slogan bahwa revolusi belum selesai dan harus terus diperjuangkan. Dalam banyak forum, ia pun menyerang balik Hatta sebagai sosok yang 'mengawang-awang'.

               Namun Hatta tak jemu mengingatkan sahabat seperjuanganya sejak belia itu. Terhadap ungkapan revolusi belum selesai Hatta menyatakan, "Salah benar orang yang mengatakan bahwa revolusi kita belum selesai. Revolusi adalah letusan masyarakat sekonyong-konyong yang melaksanakan Umwerung aller Werte. Revolusi mengguncang lantai dan sendi; pasak dan tiang longgar semuanya. Sebab itu saat revolusi tidak dapat berlaku terlalu lama, tidak lebih dari beberapa minggu atau beberapa bulan. Sesudah itu harus dibendung, datang masa konsolidasi untuk merealisasi hasil daripada revolusi itu. Yang belum selesai bukanlah revolusi itu, melainkan usaha menyelenggarakan cita-citanya di dalam waktu, setelah fundamen dibentangkan."

               Begitupun Hatta cukup fair dalam menyampaikan kritik dan masukannya. Suami dari Rahmi Rachim ini tak cuma menimpakan segala kesalahan pada sahabatnya itu. Ia juga mengkritik partai-partai, , "Demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggungjawab. Dan demokrasi yang melewati batasnya dan meluap menjadi anarkhi akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator."

               Anomali Demokrasi Kini

               Apa yang ditentang Hatta sebenarnya hanyalah praktik demokrasi yang kebablasan. Judulnya saja yang demokrasi, tapi faktanya sudah menyelisihi prinsip-prinsip utama demokrasi itu sendiri. Bayangkan bagaimana kemudian buku Demokrasi Kita karya Hatta dinyatakan sebagai buku terlarang. Bahkan Buya Hamka, ulama dan sastrawan yang jadi pemimpin redaksi majalah Pandji Masjarakat harus dikurung di hotel prodeo karena memuat Demokrasi Kita. Tak hanya itu, koran yang konsisten menurunkan ide Hatta seperti Pikiran Rakjat dibredel.

               Kelak kita mengetahui bahwa semua kekhawatiran Hatta terbukti. Rezim Otoriter yang diback-up militer dan PKI ini akhirnya runtuh. Mirisnya Orde Baru yang diharapkan sebagai anti-tesis Orde Lama, malahan tampil percaya diri melanggengkan gaya kedikatatoran nan represif dimana kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diperjuangkan Hatta dikekang.

               Semua rentetan peristiwa sejarah ini sudah sepatutnya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini. Di era reformasi ini, kita memang sudah menghirup udara kebebasan. Demonstrasi yang dulu tabu di masa Orba, kini jadi biasa. Sampai-sampai ada aksi yang bisa hadirkan 2,3 juta massa pada 4 November 2016 kemarin. Kalau dulu mengkritik bisa dianggap subversif, maka kini ia menjadi tradisi dalam kehidupan demokrasi kita.

               Akan tetapi, bukan berarti ini akan mulus saja ke depannya. Kita tetap harus mewaspadai pembajak-pembajak demokrasi. Misalnya seperti orang-orang yang hobi menjual slogan semacam kebhinekaan dan toleransi padahal maksudnya justru untuk membunuh kebhinekaan dan toleransi itu sendiri.

               Teladan Hatta

               Hatta, cucu Syaikh Batuampar ini, telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional dalam Keppres No 84/TK/2012. Pejuang yang membawa 6 peti bukunya dalam pengasingan ke Boven Digul ini memberi banyak hikmah bagi kita. Mundurnya ia dari kursi empuk kekuasaan adalah iktibar bahwa kekuasaan adalah amanah. Jabatan yang diemban dipundak adalah tanggungjawab yang beratnya tak terkira sehingga tatkala ia tak sanggup memikulnya ia putuskan untuk mengembalikan mandat rakyat itu.

               Hatta yang perannya dalam sejarah di sekolah dikerdilkan sebagai Bapak Koperasi an sich memang keras dalam mengkritik, tapi ia tak pernah memutus silaturahim dengan lawannya. Percaya tak percaya, Hatta menjadi wali nikah Guntur putra Soekarno pada 1970 ketika Si Bung Besar tak bisa hadir. Betapa indahnya dinamika ia ciptakan: berbeda itu niscaya tetapi persaudaraan tak boleh digadaikan.

               Hatta, politisi yang jujur, bersih dan santun ini mengajak kita untuk bergerak melawan ketidakadilan. Baginya, orang baik tak boleh diam. Wajarlah kemudian jika Iwan Fals dalam lirik lagu Hatta melantunkan, “Tuhan, terlalu cepat semua Kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta.”

*Penulis adalah peminat kajian sejarah. Bergiat di Forum Lingkar Pena Sumatera Utara.



No comments

Powered by Blogger.