Meraih Kekuasaan sebagai Tantangan Politik Gerakan Dakwah


Dalam terori ilmu politik, sesuatu yang menjadi akhir dalam agenda politik adalah mencapai kekuasaan (struggle for power). Yang membedakan antar partai politik yang ada hanyalah sebatas ideologi yang melatarbelakangi parpolnya, apakah itu nasionalisme, sekularisme, sosialisme atau Islam.

Dalam konteks keindonesiaan, gerakan politik dakwah sudah mulai diperhitungkan kekuatan mesin politiknya, walaupun pada hakikatnya masih tetap mencari format baku agar masyarakat memberikan apresiasi yang positif berkelanjutan. Apalagi kultur budaya Indonesia yang sangat heterogen dan pluralistik dan banyaknya parpol yang ditetapkan khususnya pemilu 2009, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya sesuai dengan ideologi, cara pandang dan aspirasi yang mereka anut.

Kondisi seperti ini, tentu mempengaruhi gerakan politik dakwah yang sudah berkomitmen mengambil kebijakan ikut berpartisipasi politik (musyarakah siyasiyah) sejak sepuluh tahun lalu. Kepribadian para aktifis dakwah sedikit atau banyak akan mengalami perubahan karena faktor kompetisi dalam dunia perpolitikan saat ini. Apalagi, dengan belum diterapkannya sistem politik Islam, akan menimbulkan terjadinya perbedaan karakter antara amal Islami dengan amal hizbi.

Meskipun keberhasilan dakwah saat ini, khususnya dalam pesta demokrasi di Indonesia, cukup banyak menarik perhatian masyarakat luas, akan tetapi ada hal yang patut diperhatikan oleh para aktifis politik gerakan dakwah, yakni jebakan politik akan terus dilancarkan oleh lawan politik untuk mencoreng nama baik partai. Imam Syahid Hasan Al-Banna berkomentar: “Ketika kekuatan politik dakwah dibangun di atas kekuatan koalisi dengan partai-partai lain yang kemudian terjadi bargaining position yang sulit untuk disepakati maka para pendukung partai dakwah harus siap untuk menarik diri dari musyarakah siyasiyah jika diputuskan oleh struktur”.

Dilihat dari fenomena perpolitikan yang ada, gerakan dakwah selalu dihadapkan dua tantangan yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Keduanya harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan usaha yang maksimal agar gerakan dakwah dalam perpolitikannya dapat terbebaskan dari tirani jahiliyah. Karena orientasi utama bagi politik dakwah adalah bagaimana melakukan islamisasi pemerintahan dengan menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat.

Tantangan Eksternal
Pertarungan politik di Indonesia masih berkisar antara kekuatan Islam dan kekuatan sekuler. Bahkan secara makro gerakan dakwah akan selalu berhadapan dengan kekuatan yang berbau nasionalisme dan sekularisme yang tidak menghendaki nilai-nilai keislaman masuk ke dalam agenda politik. Hal ini berbeda dengan gerakan politik dakwah yang selalu berupaya mengislamkan pemerintahan baik itu secara legal formal ataupun substansial yang lebih mengedepankan nilai-nilai universalitas Islam. Lebih dari itu, pada pemilu 2009 mendatang partai dakwah harus bersaing dengan sekitar 40 parpol yang sudah lolos verifikasi pemilu yang berarti bahwa kepentingan politik akan terbagi lebih banyak lagi.

1. Sekularisme
Sekularisme yang berarti memisahkan antara agama dengan urusan dunia, dalam istilah lain memutus peran agama dalam masalah urusan duniawi. Dalam konteks ini, Turki adalah negara yang pertama kali memperkenalkan sistem sekularisme yang diprakarsai oleh tokoh Turki muda Mustafa Kemal Attaturk setelah runtuhnya khilafah Ilamiyah pada tahun 1924. Wacana ini digulirkan di Indonesia pada awal tahun sembilan puluhan melalui pemikir dan intelektual muslim modern yang menamakan dirinya sebagai gerakan pembaharuan Islam. Sehingga muncul istilah “Islam yes, politik Islam no” sebagai sebuah upaya untuk memutus hubungan agama dengan politik, agama dengan ekonomi, dan agama dengan budaya.

Berdasarkan paradigma di atas sangatlah jelas bahwa konsep politik dakwah sangat berseberangan dengan konsep sekular tersebut, sebab slogan yang diangkat oleh politik dakwah adalah Islam sebagai tatanan hidup yang lengkap (Islam is the complete code of life) dan hanya Islam sebagai solusi (Islam is the only solution). Dalam pandangan politik dakwah bahwa Islam memiliki nilai yang integral dalam menyikapi aspek kehidupan manusia. Islam bisa memberikan solusi dalam masalah apapun yang dihadapi oleh manusia karena Islam telah mengatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan bahkan antara manusia dengan alam semesta.

Maka, tugas gerakan politik dakwah ke depan adalah bagaimana agar bisa membuktikan bahwa Islam merupakan tatanan yang integral, komprehensif dan saling terkait antara nilai-nilai akidah, ibadah dan moralitas. Bahkan ia harus memiliki keyakinan bahwa Islam merupakan solusi bagi problema keumatan.

2. Demokrasi Barat
Bukan sesuatu yang aneh saat ini bahwa istilah demokrasi merupakan slogan yang selalu diteriakkan oleh para politikus kontemporer. Demokrasi yang dalam istilah barat ialah, “sebuah tatanan politik yang dibangun di atas konsep kerakyatan, yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” merupakan sistem yang leading dalam dunia politik saat ini. Demokrasi barat (demokrasi liberal) telah mengedepankan hukum positif manusia ketimbang hukum Tuhan, bahkan mereka sudah memutus nilai-nilai sakral religius dalam aktifitas politik.

Dalam politik Islam, konsep demokrasi sudah dianggap mengkristal dalam konsep syura (musyawarah) yang mana setiap orang memiliki kebebasan berpendapat dalam menyampaikan ide-idenya tanpa ada tekanan ataupun paksaan. Islam tidak mengakui hukum positif yang dibuat oleh manusia karena segala ketetapan hukum semuanya kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah secara mutlak. Sehubungan dengan hal ini, Abul A’la Al-Maududi, seorang pakar politik Islam yang berbasis demokrasi, akat tetapi demokrasi yang berketuhanan “Divine Demokracy”. Sekalipun ide cemerlang Maududi sudah memberikan jalan tentang konsep demokrasi Islam, akan tetapi tantangan dunia politik dewasa ini belum mampu ke tahap islamisasi lembaga politik baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Semua ini merupakan tantangan berat bagi politik dakwah yang sedang bersaing dengan sistem perpolitikan nasionalis sekuler.

Tantangan Internal
Pada saat sekarang ini, bukan hanya faktor eksternal yang menjadi tantangan gerakan politk dakwah, akan tetapi tantangan internal bisa dikatakan lebih berat karena nuansa politik yang berwatak kompetisi promosi diri membuat aktifis politik dakwah tanpa sadar melakukan hal-hal yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sakral. Ketika lembaga ad hoc sudah memutuskan calon-calon legsilatif yang akan diusung oleh struktur dakwah, para CAD bersaing secara internal untuk mendapatkan dukungan terbanyak, khususnya ketika keputusan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan suara terbanyak untuk menduduki kursi legislatif pada pemilu April mendatang. Secara detailnya tantangan politik bagi partai dakwah bisa dilihat pada aspek berikut ini:

1. Dominasi Pendekatan Politis
Sudah menjadi hal yang sangat wajar jika seseorang menginginkan sebuah jabatan karena dengan jabatan ia bisa dihargai, bahkan lebih dari itu ia bisa mendapatkan fasilitas yang luks sebagai pejabat. Semangat mencari fasilitas duniawi merupakan naluri kemanusiaan yang normal, akan tetapi jangan jadikan jabatan hanya satu-satunya jalan untuk mencari kehidupan sehingga seolah-olah seseorang akan menderita jika tidak memiliki jabatan.

Rasulullah SAW mengingatkan shahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari RA, “janganlah engkau meminta kepemimpinan”. Dari konteks hadits ini bahwa seseorang tidak boleh meminta jabatan pemimpin kecuali jika ia diberi amanah oleh masyarakat. Adapun menawarkan diri apalagi mempromosikannya merupakan larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

Dalam mengambil keputusan strategis politik, para aktifis dakwah sering melakukannya dengan pendekatan politis, bukan pendekatan persaudaraan. Padahal dengan pendekatan persaudaraan, nilai-nilai ukhuwah masih tetap bisa terjaga sekalipun godaan interes politik sangat kuat. Oleh karenanya untuk melindungi para kader dakwah dari penyakit hubbud dunya dan hubbul jaah (cinta dunia dan jabatan) masing-masing mereka harus saling mengingatkan penggalan hadits di atas bahwa jabatan merupakan ‘taklif’ (beban), bukan ‘tasyrif’ (kebanggaan). Seorang pejabat dalam politik Islam sebagai pelayan, bukan junjungan yang harus dituankan.

2. Melemahnya Militansi Dakwah
Aktifitas politik memiliki karakter yang sangat dinamis. Padatnya agenda politik bisa membuat seorang aktfis dakwah yang memegang jabatan politis melemah militansi dakwahnya. Melemah dalam aspek keimanannya, melemah dalam aspek ubudiahnya, bahkan melemah dalam menjalani agenda ruhiyah hariannya.

Jika kelemahan aspek tarbawi dan ruhi terjadi pada pribadi seorang kader dakwah, maka amal harokipun melemah yang membuatnya tidak lagi bisa berkontribusi untuk dakwah secara maksimal. Untuk meluruskan penyimpangan kepribadian aktifis dakwah, kuncinya terletak pada militansi dan komitmennya terhadap agenda dakwah. Hal ini bisa menjadi sarana untuk menciptakan gerak yang lebih dinamis dan berkontribusi yang lebih optimal kepada masyarakat dalam melakukan agenda perubahan. Bukan karena jabatan politis tersebut, mereka justru terbuai dengan keduniaan yang akan menjeratnya pada penyakit ‘wahn’ yakni cinta dunia dan benci kematian.

3. Hilangnya Keikhlasan
Ikhlas dalam beramal merupakan prinsip utama dalam Islam. Tanpa adanya keikhlasan semata karena Allah, amal kebaikan itu akan dianggap sia-sia. Partisipasi dalam politik (musyarakah siyasiyah) bagi gerakan dakwah bisa jadi menjerumuskan para kadernya ke jurang riya atau senang popularitas karena bagaimanapun propaganda politik akan dilakukan melalui iklan-iklan politik yang memang menjurus riya.

Solusi dari tantangan tersebut adalah hendaknya para kader dakwah terus-menerus memperbaharui niat (tajdid an-niyah) pada setiap ayunan langkahnya. Tidak terbuai dengan suasana iklan politik, yang seolah-olah kontribusi sekecil apapun yang ia lakukan untuk masyarakat harus diumumkan sebagai ajang menarik simpati. Setiap orang dianggap perlu tahu bahwa kebaikannya harus mendapatkan apresiasi orang lain.

4. Melemahnya Semangat Kebersamaan
Sejak bergulirnya roda reformasi sepuluh tahun lalu, betapa banyak aktifitas politik yang diikuti oleh gerakan politik dakwah. Mesin politik yang terus bergerak tanpa henti yang didukung oleh kekuatan kadernya harus memiliki nafas panjang. Baru saja menyelesaikan pilkada Bupati atau Walikota, mereka harus mensukseskan pilgub, kemudian legislatif, dan bahkan presiden pada tahun ini sehingga agenda-agenda politik tersebut banyak menyedot tenaga dan biaya dari para kader dakwah.

Mahalnya kebutuhan politik secara finansial dan beban tenaga bisa jadi membuat semangat para kader dakwah melemah sehingga langkah mereka terseok-seok untuk mensukseskan musyarakah politik. Tentu hanya para kader dakwah yang memiliki loyalitas yang tinggi dan jiwa militansi yang kuat yang akan bisa bergerak secara konsisten dan ikhlas. Maka, jadikanlah setiap aktifitas dakwah sebagai strategi untuk memperbanyak amal shalih, dan menegakkan amar ma’ruf dan nahyi munkar. Wallaahu a’lam. [DR. Ayub Rohadi, M.Phil, Ketua Ikadi Kab, Bekasi, Sumber: Majalah Mimbar Tatsqif edisi 36 Th.V]
Powered by Blogger.