Sampai detik ini, demokrasi masih menjadi kontroversi bagi umat Islam. Beberapa kalangan menilainya haram dan harus dijauhi. Sementara kalan...
Sampai detik ini, demokrasi masih menjadi kontroversi bagi umat Islam. Beberapa kalangan menilainya haram dan harus dijauhi. Sementara kalangan yang lain menilai boleh memanfaatkannya dengan memberikan beberapa batasan agar lebih dekat kepada nilai-nilai Islam. Tentu ada pandangan lain, yang membolehkannya secara mutlak karena itu adalah persoalan politik. Pandangan terakhir ini tentu tidak memiliki akar kebenaran dalam Islam karena berangkat dari landasan yang salah: sekulerisme.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa demokrasi memiliki beberapa perbedaan dengan Islam. Di samping, ia juga memiliki nilai-nilai positif yang sejalan dengan Islam. Konsep kedaulatan rakyat, misalnya. Pada dasarnya ia bertentangan dengan Islam. Islam telah memiliki konsep yang jelas bahwa kehidupan harus diatur agar sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara dengan kedaulatan rakyat, rakyat bebas menentukan aturan apa yang dipakai, hukum mana yang hendak diadopsi. Rusaknya rakyat, yang diwakili oleh rusaknya legislatif dan eksekutif, akan menghasilkan hukum yang rusak. Rusaknya yudikatif, akan semakin merusak pelaksanaan hukum yang sudah rusak.
Namun di sini juga ada peluang besar. Dibandingkan dengan alternatif lain yang mungkin dan telah terjadi dalam sejarah negeri ini, demokrasi menjadi pilihan lebih baik. Daripada rezim otoriter yang memaksakan segala kehendaknya seperi orde baru, misalnya. Sangat sedikit kesempatan untuk melakukan perbaikan pada masa itu. Sebagaimana kesulitan banyak gerakan Islam melakukan perbaikan di negeri-negeri muslim yang dikuasai rezim otoriter sampai saat ini. Mesir, Pakistan, Libya, dan lain-lain.
Demokrasi memungkinkan perubahan dan perbaikan bersamaan dengan kebaikan rakyat yang meningkat. Di sini ada tantangan besar gerakan Islam untuk mengarahkan pilihan rakyat (baca: umat) agar diberikan secara benar, lalu gerakan Islam menjalankan amanah itu dengan profesional. Jadi perbaikan yang dilakukan bisa dari dua arah sekaligus. Perbaikan secara kultural atau dari bawah melalui dakwah dan tarbiyah, sekaligus perbaikan secara struktural melalui parlemen dan pemerintahan.
Jika sebagian umat dan gerakan Islam masih mempersoalkan demokrasi dan mengharamkannya, itu adalah hak mereka. Namun kasus Turki telah mengajarkan bahwa menikmati demokrasi mulai membuahkan hasil di negeri yang sejak berdirinya pada tahun 1924 didesain sekuler dan otoriter.
Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) telah memenangkan dua kali pemilu berturut-turut dengan angka yang fenomenal. Namun keberhasilan yang patut dicatat justru adalah paska kemenangan itu.
Kini, di bawah pemerintahan AKP, Turki menjadi negara yang berani secara tegas membela Palestina. Gerakan terbaru Turki yang melakukan inisiatif Armada Kebebasan dan memotori negara-negara Eropa untuk peduli Palestina adalah bagian dari keberhasilan AKP dalam menikmati demokrasi.
Secara internal, perbaikan kultural umat Islam juga telah bertemu dengan perbaikan struktural yang dilakukan oleh pemerintah Abdullah Ghul dan Erdogan. Meskipun tidak secara revolusioner, pelan-pelan praktik keislaman dalam ranah publik telah berhasil. Mulai dari pendidikan Islam di sekolah, pemakaian jilbab, dan sebagainya. Sekulersime yang ditanamkan selama beberapa dekade dan kekuatan militer sebagai penjaga anti Islam mulai runtuh.
Dalam aspek perekonomian, Turki kini menjadi kekuatan yang diperhitungkan di sekelilingnya. Produk Domestik Bruto (PDB) Turki mencapai triliyunan dolar sehingga ia menjadi negara ke 16 dalam kekuatan ekonomi dunia. Di tahun 2020, Turki berencana menjadi peringkat 10 dunia.
Di Eropa sendiri, Turki adalah negara ke-7 dalam kekuatan ekonomi. Ini menyebabkan ekspor Turki ke dunia Arab meningkat lima kali lipat pada tahun 2003 hingga sekarang (dari 5 milyar menjadi 27 milyar dolar). Nilai ekspornya ke dunia Islam meningkat dari 11 dolar menjadi 60 milyar dolar.
Berangkat dari kekuatan ekonomi yang terus bertumbuh dan kekuatan militer yang juga tampak meningkat dari beberapa latihan yang digelarnya, kini Turki menjadi salah satu dari tiga pilar stabilitas dan kemajuan Timur Tengah.
Pencapaian-pencapaian ini bukan saja berpengaruh bagi rakyat Turki untuk tetap setia kepada AKP, tetapi juga diharapkan menginspirasi gerakan Islam yang kini tengah menikmati demokrasi de berbagai belahan bumi. Tentu saja untuk menang dan melayani. [Muchlisin]
Tidak bisa dipungkiri, bahwa demokrasi memiliki beberapa perbedaan dengan Islam. Di samping, ia juga memiliki nilai-nilai positif yang sejalan dengan Islam. Konsep kedaulatan rakyat, misalnya. Pada dasarnya ia bertentangan dengan Islam. Islam telah memiliki konsep yang jelas bahwa kehidupan harus diatur agar sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara dengan kedaulatan rakyat, rakyat bebas menentukan aturan apa yang dipakai, hukum mana yang hendak diadopsi. Rusaknya rakyat, yang diwakili oleh rusaknya legislatif dan eksekutif, akan menghasilkan hukum yang rusak. Rusaknya yudikatif, akan semakin merusak pelaksanaan hukum yang sudah rusak.
Namun di sini juga ada peluang besar. Dibandingkan dengan alternatif lain yang mungkin dan telah terjadi dalam sejarah negeri ini, demokrasi menjadi pilihan lebih baik. Daripada rezim otoriter yang memaksakan segala kehendaknya seperi orde baru, misalnya. Sangat sedikit kesempatan untuk melakukan perbaikan pada masa itu. Sebagaimana kesulitan banyak gerakan Islam melakukan perbaikan di negeri-negeri muslim yang dikuasai rezim otoriter sampai saat ini. Mesir, Pakistan, Libya, dan lain-lain.
Demokrasi memungkinkan perubahan dan perbaikan bersamaan dengan kebaikan rakyat yang meningkat. Di sini ada tantangan besar gerakan Islam untuk mengarahkan pilihan rakyat (baca: umat) agar diberikan secara benar, lalu gerakan Islam menjalankan amanah itu dengan profesional. Jadi perbaikan yang dilakukan bisa dari dua arah sekaligus. Perbaikan secara kultural atau dari bawah melalui dakwah dan tarbiyah, sekaligus perbaikan secara struktural melalui parlemen dan pemerintahan.
Jika sebagian umat dan gerakan Islam masih mempersoalkan demokrasi dan mengharamkannya, itu adalah hak mereka. Namun kasus Turki telah mengajarkan bahwa menikmati demokrasi mulai membuahkan hasil di negeri yang sejak berdirinya pada tahun 1924 didesain sekuler dan otoriter.
Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) telah memenangkan dua kali pemilu berturut-turut dengan angka yang fenomenal. Namun keberhasilan yang patut dicatat justru adalah paska kemenangan itu.
Kini, di bawah pemerintahan AKP, Turki menjadi negara yang berani secara tegas membela Palestina. Gerakan terbaru Turki yang melakukan inisiatif Armada Kebebasan dan memotori negara-negara Eropa untuk peduli Palestina adalah bagian dari keberhasilan AKP dalam menikmati demokrasi.
Secara internal, perbaikan kultural umat Islam juga telah bertemu dengan perbaikan struktural yang dilakukan oleh pemerintah Abdullah Ghul dan Erdogan. Meskipun tidak secara revolusioner, pelan-pelan praktik keislaman dalam ranah publik telah berhasil. Mulai dari pendidikan Islam di sekolah, pemakaian jilbab, dan sebagainya. Sekulersime yang ditanamkan selama beberapa dekade dan kekuatan militer sebagai penjaga anti Islam mulai runtuh.
Dalam aspek perekonomian, Turki kini menjadi kekuatan yang diperhitungkan di sekelilingnya. Produk Domestik Bruto (PDB) Turki mencapai triliyunan dolar sehingga ia menjadi negara ke 16 dalam kekuatan ekonomi dunia. Di tahun 2020, Turki berencana menjadi peringkat 10 dunia.
Di Eropa sendiri, Turki adalah negara ke-7 dalam kekuatan ekonomi. Ini menyebabkan ekspor Turki ke dunia Arab meningkat lima kali lipat pada tahun 2003 hingga sekarang (dari 5 milyar menjadi 27 milyar dolar). Nilai ekspornya ke dunia Islam meningkat dari 11 dolar menjadi 60 milyar dolar.
Berangkat dari kekuatan ekonomi yang terus bertumbuh dan kekuatan militer yang juga tampak meningkat dari beberapa latihan yang digelarnya, kini Turki menjadi salah satu dari tiga pilar stabilitas dan kemajuan Timur Tengah.
Pencapaian-pencapaian ini bukan saja berpengaruh bagi rakyat Turki untuk tetap setia kepada AKP, tetapi juga diharapkan menginspirasi gerakan Islam yang kini tengah menikmati demokrasi de berbagai belahan bumi. Tentu saja untuk menang dan melayani. [Muchlisin]
